PKS taliban ?

Tulisan I Made Artjana soal nasionalisme Partai Keadilan Sejahtera (PKS) cukup menarik untuk ditanggapi. Dibandingkan dengan partai-partai Islam lain, PKS memang paling mendapat sorotan.

Banyak kalangan memang mencurigai partai yang berasal dari anak muda kampus ini mengusung agenda tersembunyi. Yang paling banyak dicurigai partai ini merupakan partai trans nasionalis dan mengusung semangat Pan Islamisme.

Karena itu para politisi lain secara diam-diam menjuluki mereka sebagai Taliban, merujuk pada kelompok pelajar di Afghanistan yang mengambilalih kekuasaan dan memberlakukan aturan-aturan Islam tradisional secara tegas.

Apakah kecurigaan mereka berdasar atau sekedar kecemburuan? Sebab partai ini secara fantastis mampu mengubah dirinya dari partai yang tidak lolos ET pada Pemilu 1999, menjadi salah satu pemenang Pemilu 2004?

Dibandingkan dengan partai-partai lain yang mengaku berazas Islam (PPP, PBR) atau partai yang berbau Islam (PAN dan PKB), langkah-langkah PKS memang sangat mencuri perhatian. Partai ini membawa berbagai perubahan dalam tradisi dan praktik politik di Indonesia.

Pada kampanye Pemilu 2004, massa PKS merebut simpati karena selalu tampil tertib dan santun. Mereka juga mempunyai ‘pasukan semut’ yang bertugas membersihkan sampah dari lokasi bekas kampanye. Beda dengan sejumlah massa partai yang acap tampil beringas dan menakutkan ketika menggelar kampanye.

Kekaguman orang kian berlanjut, ketika sejumlah anggota dewan dari sejumlah partai banyak terlibat dalam skandal korupsi dan skandal seks, para anggota PKS malah ramai-ramai mengembalikan uang suap. Di sejumlah daerah praktik serupa juga terjadi. Belum lama ini, di Kutai Kertanegara, Kaltim yang memiliki 43 orang anggota DPRD, 40 orang di antaranya diseret ke pengadilan karena korupsi. Hanya 3 orang yang tidak terlibat. Mereka adalah anggota Fraksi PKS.

Berbagai praktik politik ‘yang baik dan benar’ ini barangkali bisa menjelaskan mengapa kemudian sejumlah Pilkada dimenangkan oleh calon yang diusung PKS. Yang paling fenomenal adalah kemenangan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf pada Pilkada Jabar.

Sebelumnya jago PKS juga sempat mengguncang DKI. Dikeroyok oleh 20 partai, pasangan Adang-Dani yang diusung PKS hanya kalah tipis lawan Fauzi Bowo-Prijanto. Trend kemenangan itu juga berlanjut di sejumlah daerah. Barangkali dalam hal Pilkada, PKS hanya kalah dibanding Golkar dan PDIP. Dengan performans semacam itu wajar kalau keberadaan PKS menjadi diwaspadai oleh partai lainnya.

Kembali ke soal nasionalis atau tidak? Saya setuju dengan parameter yang digunakan oleh I Made Artjana terutama pada parameter ketiga yakni performans partai. Namun saya tidak hanya membatasi pada wilyah dimana PKS menang Pilkada, namun performans secara keseluruhan.

Ketika PKS menang pada Pemilu DKI, banyak yang khawatir akan lahir sejumlah Perda Syariah. Tempat hiburan malam ditutup, para pelacur diburu, dan minuman keras dilarang. Ternyata sampai saat ini tak ada Perda semacam itu. Yang membuat Perda Syariah justru Walikota Tangerang Wahyudin Halim yang notabene calon yang diusung Golkar. Begitu juga dengan Jawa Barat. Sejauh ini tak terdengar ada gerakan yang mengarah pada Islamisasi.

Yang kita bisa amati sekarang, justru terlihat ada kecenderungan PKS mulai bergerak ke kanan tengah. Ini misalnya terlihat ketika mereka menyatakan sebagai partai terbuka dalam Mukernas di Bali. Pilihan Bali sebagai tempat Mukernas pun sudah menyiratkan ada yang berubah pada partai ini. Acara-acara besar PKS juga tidak lagi didominasi dengan hiburan nasyid. Sejumlah band seperti coklat dan Nidji pernah tampil dalam perhelatan PKS. Irama rock malah lebih terasa dibandingkan nasyid.

Apakah mungkin kelompok Taliban yang melarang anak-anak wanita ke sekolah, membiarkan pertunjukan semacam itu, apalagi mengundangnya?

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PKS itu pasti, bukan tanpa kesengajaan. Seolah ingin menepis keraguan tentang nasionalisme mereka, saat ini kita bisa melihat atribut bendera putih seolah tak terpisahkan dengan mereka. Para petinggi partai, termasuk Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminudin selalu menggunakan simbol merah putih mencolok dibajunya.

Ketika memilih 100 orang pemimpin muda, ternyata PKS juga tidak hanya memilih figur yang dikenal dengan latar belakang Islam yang kental. Sejumlah tokoh muda dari partai lain, seperti PDI, PPP dan Golkar termasuk dalam deretan 100 nama tadi.

Apakah semua langkah tadi merupakan sebuah strategi menghilangkan jejak? Saya kira untuk sebuah partai yang mempunyai idiologi kuat seperti PKS tidak mungkin melakukan kompromi hanya untuk kepentingan-kepentingan semacam itu. Walaupun tidak lepas dari sebuah upaya untuk meraih suara sebanyak mungkin pada Pemilu 2009, langkah-langkah tersebut patut kita hargai.

Mencurigai kelompok lain atau mengklaim bahwa kita paling nasionalis dan yang lain tidak, adalah sikap yang berbahaya.

Billy Duta Adhyasta, billyadhyasta@gmail.com

Sumber: Inilah.Com

*) dari 45 anggota dewan PKS Kota Surabaya, hanya 3 orang yang tidak menerima suap alias gratifikasi dan itu adalah anggota dewan yang berasal dari PKS (pernyataan dari ketua DPRD Kota Surabaya, Musyafa' rouf)

*) hari gini gak gabung PKS.....yo rugi rek.....

PKS Leader Opinion dan Selangkah Lebih Maju

Beberapa hari ini media massa di hebohkan dengan iklan PKS yang "kontroversial", beberapa hari ini juga PKS menggelar acara rekonsiliasi nasional dan penghargaan terhadap 100 tokoh muda. lantas bagaimana pandangan pengamat politik muda yang sekarang wajahnya kerap muncul di televisi Mas Bima Aria Sugiharto, simak wawancaranya yang kami ambil dari situs www.inilah.com

PKS kembali melakukan manuver politik. Setelah mengumpulkan ahli waris para pahlawan nasional, partai politik Islam itu kembali menggebrak pelataran politik nasional dengan mengumpulkan 100 tokoh muda Indonesia dari beragam latar belakang.

Sebagai puncak peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, dan Hari Pahlawan, PKS tampil mencolok di antara 37 partai politik peserta Pemilu 2009 lainnya. Wacana kaum muda memimpin, melalui acara peluncuran 100 tokoh muda ini tampaknya jadi tonggak baru atas komitmen moral dan politik PKS terhadap kepemimpinan generasi muda di panggung politik.

Direktur Eksekutif Chrata Politika, Bima Aria Sugiarto, menilai agenda politik PKS itu sebagai langkah positif. “Ini langkah positif bagi PKS dalam konteks kepemimpinan kaum muda,” tegas Bima kepada INILAH.COM, di Jakarta, Kamis (20/11) di Jakarta.

Namun, acara tersebut berlangsung bukan tanpa kritik. Bima mengkhawatirkan, acara tersebut akan kontraproduktif jika motivasi PKS hanya menjadikannya sebagai strategi politik menjelang Pemilu 2009. Apakah Bima mendapati indikasi keculasan PKS untuk memanfaatkan anak muda demi kepentingan Pemilu 2009? Berikut ini wawancara lengkapnya:

Bagaimana Anda memandang acara yang digelar PKS dengan memunculkan 100 tokoh muda?

Saya kira itu sangat positif. Memang saat ini ada kecenderungan dengan pendekatan punishment. Seperti menghukum politisi bermasalah, mengkritik politisi yang tidak perform, namun di sisi lain kita tidak pernah memberi reward. Untuk menyehatkan demokratisasi, maka harus ada reward. Nah, saat ini yang dilakukan PKS dalam posisi reward. Jadi reward dan punishment itu harus ada. Ini penting disuntikkan ke publik. Langkah PKS dilakukan dalam rangka upaya itu.

Bagaimana pendapat Anda dengan 100 tokoh muda tersebut?

Dalam menyeleksi 100 tokoh muda ini, tidak susah. Saya yakin potensinya bahkan ribuan. Harapan saya, penyeleksian ini tidak diintervensi strategi politik PKS. Jadi pemilih tokoh-tokoh ini akan menjadi kontraproduktif jika pijakannya strategi politik jangka pendek. Untuk memberi reward, itu bagus. Tapi harus difikirkan jangka panjangnya, semoga ini tidak terlalu politis.

Bagaimana peluncuran 100 tokoh muda ini dilihat dalam perspektif politik?

Ini langkah cerdas PKS dalam merebut momentum dan mengendalikan isu orang muda. Jadi ketika misalnya partai lain masih berwacana, PKS maju selangkah lebih konkret. Untuk mengendalikan isu, PKS jadi pioner lagi dalam isu-isu politik.

Soal seremoni yang dilakukan oleh PKS, apa hanya terhenti di seremoni atau harus ditindaklanjuti dengan program konkret?

Seremoni tidak ada yang salah, karena yang diharapkan dari seremoni adalah opini publik ke depan. Saya kira tidak ada yang salah dengan seremoni. Saya kira agak sulit juga 100 orang tersebut dikonsolidasikan, itu tidak bisa.

Jadi, upaya untuk memberi reward itu sangat positif. Kalaupun itu seremoni, ya tidak apa-apa. Tapi PKS berkewajiban mengawal terus 100 tokoh ini. Kalau berpresetasi ya diganjar terus. Tapi kalau misalnya melakukan hal-hal yang keliru, ya harus diingatkan, karena mereka yang memunculkan 100 nama tersebut. [P1]

PKS Mempertemukan Keluarga Pahlawan

Jawa Pos - PKS (Partai Keadilan Sejahtera) kembali melakukan manuver politik yang mengejutkan. Setelah tayangan iklan politik yang menampilkan sejumlah pahlawan dan tokoh nasional penuh dengan pro dan kontra, kemarin (19/11) partai tersebut mengumpulkan sejumlah keluarga para pahlawan itu.

Acara yang berlangsung meriah di Jakarta Convention Center tersebut dikemas dalam rangkaian peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional, 80 tahun Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan 10 November. ''PKS tidak ingin mengadili sejarah, tapi belajar dari sejarah. Yang baik menjadi tauladan, yang buruk ditinggalkan,'' kata Presiden PKS Tifatul Sembiring memberi alasan atas langkah politik pencitraan itu.

Keluarga pahlawan yang hadir, antara lain, Agustanzil Sjahroezah (cucu KH Agus Salim), Halida Hatta (putri Bung Hatta), KH Salahuddin Wahid (cucu KH Hasyim Asy'ari), Bambang Sulistomo (putra Bung Tomo), Aisyah Gani (putri Syafrudin Prawiranegara), dan Amelia Ahmad Yani (putri Jenderal Ahmad Yani).

Meski mantan penguasa Orba, Soeharto, belum dinobatkan negara sebagai pahlawan nasional, PKS tetap menghadirkan Siti Hediati alias Titik (putri Soeharto). ''Soeharto berkuasa 32 tahun. Bagaimanapun, beliau menjadi bagian dari sejarah bangsa ini,'' ujar Tifatul.

Apakah PKS mendukung penetapan Soeharto menjadi pahlawan nasional? ''Pemberian gelar pahlawan itu kapasitas negara, bukan PKS. Di DPP PKS sendiri belum ada kesepakatan mengenai itu,'' jelasnya.

Di antara ratusan warga PKS yang hadir dalam acara itu, terlihat Ketua Majelis Syura PKS KH Hilmi Aminudin. Ada juga penyair Taufiq Ismail yang membacakan puisi dan grup band Coklat yang membawakan lagu-lagu perjuangan.

Tifatul menyampaikan, PKS berharap iklan pahlawan nasional dan agenda silaturahmi antarkeluarga pahlawan itu menjadi awal bagi rekonsiliasi nasional. Dengan begitu, lanjut dia, bangsa Indonesia bisa melangkah tanpa dibebani dendam sejarah dan stereotip masa lalu.

''Langkah PKS ini hanya jembatan kecil untuk terjadinya islah. Kita harus membangun koalisi besar untuk kehidupan yang lebih baik,'' tegasnya. Tifatul mengaku tidak ambil pusing bila ada yang menilai langkah PKS itu hanya manuver politik menjelang Pemilu 2009.

''Silakan saja berpikir begitu. Yang jelas, PKS bukan kroni kelompok tertentu, bukan tengah cari dana kampanye. Acara ini hanya silaturahmi,'' kata Tifatul.

Menariknya, ketika semua keluarga pahlawan nasional diundang menjadi panelis, hanya Titik -putri Soeharto- yang tidak naik ke panggung. Ketua panitia yang juga Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq menjelaskan bahwa forum PKS itu pada dasarnya memang untuk keluarga pahlawan nasional. ''Pak Harto belum mendapat gelar pahlawan dari negara. Selain itu, Bu Titik sendiri tadi minta untuk tidak bicara di depan,'' terangnya.(pri/tof)

Akhirnya KARSA Menang

detik Surabaya - Prosesi penghitungan suara Pemilihan Gubernur Jatim di Hotel Mercure Grand Mirama, Surabaya berlangsung menegangkan. Penghitungan suara yang berakhir pukul 15.30 WIB ini akhirnya dimenangkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa).

Pasangan KarSa yang diusung koalisi PAN, PD dan PKS berhasil unggul di 22 kabupaten, dengan perolehan suara sebanyak 7.729.944 atau 50,20 persen.

Sedangkan rivalnya pasangan Khofifah-Mudjiono (KaJi) mendapatkan suara sebanyak 7.669.721 atau 49,80 persen dan unggul di 16 kabupaten di Jawa Timur.

Dengan begitu KPUD akhirnya menetapkan pasangan KarSa sebagai pemenang dalam Pilgub Jatim putaran kedua dengan selisih angka dari pasangan kaJi sebanyak 60.223 suara.
(fat/bdh)

Undangan : Halal Bi Halal DPC PKS Mulyorejo

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Mengundang seluruh kader dan simpatisan PKS Mulyorejo untuk hadir di Halal Bi Halal DPC PKS Mulyorejo pada :

hari : Ahad
tanggal : 2 Oktober 2008
pukul : 15:30-17:30 WIB
tempat : Halaman sekretariat DPC PKS Mulyorejo
Jl. Mulyorejo 182 Surabaya

Bagi yang sudah membaca informasi ini harap di sebarkan kepada kader dan simpatisan yang lainnya.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh

TETAP PARTAI DA’WAH, MESKI PKS TERUS DIFITNAH

Bayan Dewan Syari’ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera

Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi rabbil alamin wasshalatu wassalamu ‘ala sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbihi ajma’in. Wa ba’du..

Fenomena partai da’wah PKS dalam blantika perpolitikan nasional telah mengundang banyak hal. Ada ketercengangan, ada pertanyaan, ada pula kekhawatiran bahkan kecurigaan. Menghadapi laju PKS di ranah politik sekaligus ranah da’wah, berbagai pihak melakukan ragam cara. Bertambah banyak yang simpati lalu mendukung, tapi tidak sedikit yang menebar halang rintang dengan langkah politis, bahkan ada yang menebar kedustaan dengan isu keagamaan. Cara yang terakhir ini berulang kali dimunculkan barbarengan dengan perjuangan politik PKS melalui pemilu legislatif dan pilkada.

Kedustaan (iftira) dengan isu keagamaan itu berupa sebutan atau stempel yang sembarangan dan sama sekali mengabaikan perintah Islam untuk klarifikasi (tabayyun) baik dengan meruju dokumen-dokumen PKS maupun dengan menanyakan secara langsung kepada pihak yang berkompeten di PKS. Kedustaan yang terbaru dibuat oleh yang menamakan dirinya Tim Taushiyah dan Maklumat pada hari Ahad 22 Sya’ban 1429 H/24 Agustus 2008 di salah satu Pesantren. Kami tidak sampai hati menuliskan sembilan nama Kiyai sebagai tim perumus yang sejatinya mukarramun. Inti dari taushiyah tersebut meminta masyarakat khususnya kalangan tertentu dari kaum muslimin, ’agar mewaspadai gerakan Wahabisme yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang bertujuan menghilangkan syari’at dan tradisi Yasinan, Tahlilan, Qunut dan Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta tradisi lainnya yang suka dilakukan Ahlussunnah Waljama’ah.

Sebagai partai da’wah yang berfungsi memberikan pencerahan kepada masyarakat luas, PKS harus menjelaskan siapa ia sebenarnya. Sesuai AD-ART partai, lembaga yang berkompeten menjelaskan pandangan dan sikap keagamaan PKS adalah Dewan Syari’ah. Sedangkan pandangan atau sikap keagamaan kader PKS secara individual tidak mencerminkan pandangan dan sikap partai. Berikut ini pandangan resmi Dewan Syari’ah Pusat PKS tentang beberapa masalah keagamaan yang telah dipolitisir.

1. PKS dan Ahlussunnah Wal Jama’ah
Sebagai partai dakwah PKS berpegang teguh kepada aqidah ahlussunnah waljamaah dengan sumber rujukan utama sebagaimana termaktub dalam Ittijah Fiqih Dewan syari’ah PKS, berupa Mashadir Asasiyah (sumber hukum primer) yang disepakati oleh Jumhur Ulama Ahlu Sunnah wal Jama’ah, yaitu al-Qur’an, Sunnah yang suci, ijma’ dan qiyas.

2. PKS dan ’Wahabisme’
Tidak ada hubungan antara PKS dengan ’Wahabiyah’, yaitu gerakan yang dipimpin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di negeri Hijaz yang bertujuan untuk memurnikan ’aqidah dari Takhayul, Bid’ah dan Khurafat (TBC), berkerja sama dengan Malik Abdul Aziz dan menggunakan berbagai cara dari yang sifatnya halus sampai yang radikal. Jelas tidak ada hubungan historis karena PKS lahir pasca reformasi 1998. Tidak ada hubungan struktural organisatoris antara PKS dengan organisasi keagamaan di Saudi Arabia. Bahwa di antara pimpinan PKS pernah studi di Saudi Arabia, hal yang sama berlaku juga pada ormas Islam yang lain. Bahkan ada yang pendirinya pernah mukim di sana. Tapi tidak lantas ormas-ormas tersebut boleh dituduh sebagai pengusung ’Wahabiyah’.

3. Kolektivitas dan keberagaman di PKS
Sebagai partai da’wah yang berprinsip kejama’ahan, maka sifat kolektifitas menjadi ciri PKS yang mewadahi keberagaman, baik dalam rekruting kader maupun pandangan keagamaan dan politiknya.

• Ketua Majelis Syura PKS KH. Hilmi Aminuddin alumni Universitas Islam Madinah, dekat dengan kalangan Persis.

• Duta besar RI di Saudi Arabia Habib DR. Salim Segaf Al Jufri adalah seorang habib cucu pendiri Al Khairat dan salah seorang pendiri Partai Keadilan. Beberapa habaib yang lain fungsionaris PKS seperti Habib Abu Bakar Al Habsyi, Habib Nabil Al Musawwa, Habib Fahmi Alaydrus.

• Presiden pertama Partai Keadilan DR. H. Ir. Nurmahmudi Ismail, MSc lulusan Amerika, berlatar belakang pesantren di Kediri yang kental ke NU-annya.

• Presiden kedua Partai Keadilan dan PKS yang kini Ketua MPR RI DR. H. M. Hidayat Nurwahid, MA lulusan Universitas Islam Madinah, berlatar belakang Muhammadiyah.

• Presiden PKS yang sekarang Ir. H. Tifatul Sembiring alumni sekolah tinggi teknik di Indonesia dan kursus manajemen politik di Pakistan punya latar belakang organisasi di PII.

• Ketua MPP-nya Drs. H. Suharna Surapranata, MT lulusan UI dan Jepang berlatar belakang aktivis masjid kampus.

• Ketua Dewan Syari’ah PKS KH. DR. Surahman Hidayat, MA tamatan universitas Al Azhar Mesir yang bermazhab Syafi’i, latar belakangnya NU dan PUI, sebelumnya PII dan HMI.

• Beberapa anggota Dewan Syari’ah Pusat juga berlatar belakang NU seperti KH. DR. Muslih Abdul Karim, MA murid kesayangan KH. Abdullah Faqih, Langitan. H. Bukhari Yusuf, MA, sekretaris DSP, murid kesayangan KH. Noer Ahmad S, ahli Ilmu Falak NU. H. Bakrun Syafi’i, MA alumni Pesantren Al Munawwir, Krapyak, Yogyakarta adalah murid kesayangan KH Ali Ma’shum. H. Amang Syafruddin, Lc, Msi alumnus Pesantren NU Cipasung, Tasikmalaya yang sering dipuji sebagai murid nomor 1.

• Beberapa ulama seperti Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, MS (ketua Baznas), DR. Ahzami Samiun, MA. (putra dari tokoh NU, KH. Samiun Jazuli), Prof. DR. Ahmad Syathori (alumni pesantren Babakan Ciwaringin dan Buntet), adalah tempat bertanya dan rujukan kader PKS.

4. Furu’iyah di PKS
Da’wah PKS menekankan pada tema-tema besar yang bersifat prinsip (qadhaya ushuliyah). Ini supaya da’wah PKS bersifat mempertemukan mempersatukan (jami’ah-tajmi’iyah) dan tidak menimbulkan perselisihan/perpecahan (tafriqiyah). Ittijah fiqh (orientasi fikih) Dewan Syari’ah PKS mendahulukan fiqh persatuan (i-tilaf) daripada fiqh perbedaan (ikhtilaf). Menggali dan mengambil faidah dari khazanah fiqhiyah yang ada dengan prinsip ”Almuhafazhatu ’alal qadimish shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah” mengambil pendapat klasik yang masih cocok dan pendapat baru yang lebih maslahat. Tapi dalam praktik keseharian memperhatikan harmoni dengan mazhab yang banyak dipraktikan yaitu madzhab Syafi’i. Mengedepankan cara kompromi (thariqatul jam’i) atas tarjih, dan menggunakan prinsip keluar dari khilafiah (khuruj ’anil khilaf) sejauh dimungkinkan. Kemudian terhadap perbedaan dalam masalah cabang (furu’) mengedepankan sikap toleran (tasamuh). Prinsip yang dipegang ”NATA’AWANU FIMA ITTAFAQNA ’ALAIHI WA YA’DZURU BA’DHUNA BA’DHAN FIMA IKHTALAFNA FIHI” – Bekerjasama dalam hal-hal yang disepakati dan saling menghormati dalam hal-hal yang diperselisihkan.

5. Sikap PKS dalam masalah khilafiyah
Berikut ini beberapa masalah khilafiah/furu’iyah yang sering dijadikan alat untuk memfitnah PKS dan pandangan resmi Dewan Syari’ah Pusat PKS tentang itu.

a. Do’a Qunut
Bagaimanapun do’a qunut status hukumnya sunat. Yang disepakati adalah do’a qunut dalam shalat witir, qunut nazilah dalam shalat fardhu yaitu memohon tolak bala dari kaum muslimin dan mendo’akan bencana bagi musuh Islam. Adapun qunut shubuh tetap saja merupakan masalah khilafiyah. Masalah pilihan, paling tinggi posisinya antara rajih dan marjuh, bukan antara sunnah dan bid’ah. Jadi tidak ada bid’ah dalam qunut shalat fajar. Dan mengamalkan yang marjuh bisa menjadi pilihan jika membawa kemaslahatan dalam mu’amalah. Jadi bukan sikap plinplan, tapi cerminan sikap bijak dan cerdas. Secerdas Imam Muhammad bin al Hasan al Syaibani murid Imam Abu Hanifah yang melakukan qunut ketika ziarah ke Mesir dan menjadi imam shalat shubuh. Ini karena beliau menghormati Imam Syafi’i -imam madzhab yang dominan di Mesir. Dan sebijak Imam Syafi’i yang tidak qunut shubuh ketika beliau ziarah ke Imam Muhammad di Baghdad.
Dalam pengamalan di acara-acara PKS kadang qunut shubuh kadang juga tidak, tergantung imamnya. Dan itu tidak pernah ada masalah.

b. Membaca do’a dan tahlil untuk yang meninggal
Pada dasarnya membaca do’a untuk mayit dianjurkan (sunat). Berkat ikatan ’aqidah tauhid tidak terputus hubungan sesama muslim dengan yang sudah mati sekalipun. Dalam al Quran ada do’a ”Rabbanagfirlana wa li-ikhwanina alladzina sabaquna bil imani, wala taj’al fi qulubina ghillan lilladzina amanu.. rabbana innaka raufurrahim”. (QS 59: 10). Menghadiahkan bacaan Surah al Fatihah atau lainnya untuk mayit, atau mewaqafkan/menshadaqahkan sesuatu atas nama atau menujukan pahalanya untuk mayit merupakan amal shalih yang diterima, sesuai pendapat jumhur ulama. Istigfar, tasbih, tahmid dan tahlil merupakan bagian dari keseluruhan do’a yang dibaca. Waktu berdo’a untuk mayit tidak harus dibatasi pada waktu atau hari-hari tertentu, dan tidak boleh disyaratkan, sehingga pilihan waktunya lebih luang dan leluasa sesuai kesempatan atau kemampuan.

c. Perayaan maulid Nabi saw
Perayaan memperingati maulid Nabi Muhammad saw menurut sebagian riwayat, digagas oleh Sultan Salahuddin al Ayyubi di Mesir dalam rangka meningkatkan ruhul jihad umat Islam. Sampai hari ini Universitas Al Azhar sendiri mensyi’arkan peringatan maulid Nabi saw. Bagi kepala pemerintahan seperti Sultan Salahuddin, hal itu merupakan kebijakan yang sesuai syari’ah (siyasah syar’iyah), yang didefinisikan imam Ibnu Uqail sebagai perbuatan yang dilakukan karena lebih maslahat bagi masyarakat dan lebih menghindarkan mereka dari mafsadat, meskipun tidak pernah disabdakan atau dicontohkan oleh Nabi saw. Adapun bagi masyarakat muslim, peringatan maulid Nabi saw pertimbangannya adalah semata-mata kemaslahatan (mashlahah mursalah). Dasar pertimbangan maslahat ini juga yang menyeleksi ragam acara yang dipandang membawa maslahat. Tentu saja dalam konteks ini ada ruang bagi tradisi dan kreasi yang baik, sehingga ada variasi dari tempat ke tempat lain dan dari waktu ke waktu yang lain. Jika dibarengi niat yang lillah, untuk meninggikan Dinullah dan tidak ada sesuatu yang melanggar syari’ah dalam mata acaranya, insya Allah bernilai ’ibadah.

Di lingkungan PKS, biasa diadakan peringatan maulid Nabi saw baik oleh DPP maupun struktur di bawah. Bahkan dianjurkan agar pelaksanaannya bekerjasama dengan masjid, lembaga keagamaan atau masyarakat sekitar. Para kepala pemerintahan kader PKS biasa memprakarsai atau mensponsori. Para da’i atau asatidz kader PKS biasa menjadi penceramah dalam peringatan ini.

d. Yasinan
Disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Ahmad bahwa Surah Yasin merupakan qalbunya al Quran. Membacanya merupakan ’ibadah. Disepakati anjuran membacanya di samping orang yang sakit parah. Boleh dibaca untuk pengobatan dengan ruqyah syar’iyah. Boleh membacanya untuk yang sudah meninggal, menurut jumhur ulama. Sejauh ada pendapat yang membuka peluang ’amal, adalah tidak bijak menutupnya bagi siapa yang ingin melakukannya. Waktu membacanya luas, boleh siang apalagi malam dan pada waktu-waktu yang khidmat. Tidak perlu dibatasi pada waktu tertentu. Pertimbangannya adalah kesempatan dan kekhidmatan. Membiasakan acara membaca al Quran atau memilih surat-surat tertentu, insya Allah merupakan ’adah shalihah atau tradisi yang baik. Memilih surat tertentu untuk dilazimkan dibaca, bukan karena mensyaratkan atau membatasi, tapi karena lebih menyukainya atau lebih familiar, insya Allah merupakan kebajikan, semoga Allah mempertemukan pembacanya dengan surat yang dicintai.

Secara umum, merupakan kebijakan dalam da’wah PKS untuk menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan (ihyaul sunnah al mahjurah) dan tradisi Islami yang menyemarakkan syi’ar Islam sebagai cerminan ketaqwaan.

Melalui bayan ini kami serukan kepada segenap pencinta kebenaran dengan semangat iman dan keadaban, agar tidak termakan oleh fitnah dan hasutan baik lisan maupun melalui selebaran gelap yang menuduh PKS adalah Wahabi dan bukan Ahlussunnah Wal Jama’ah. ”Berbuat dusta dan menyebarkannya adalah dosa besar” (HR Bukhori).

Hasbunallah wani’mal wakil, wahuwal muwaffiq ila aqwamith thoriq

Jakarta, 21 Syawwal 1429 /21 Oktober 2008

Dewan Syari’ah Pusat
Partai Keadilan Sejahtera

KH. DR. Surahman Hidayat, MA
Ketua