Program Bantuan Pemerintah Dinilai Bikin Rakyat Konsumtif
JAKARTA--Organisasi
Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menyoroti program bantuan yang hendak
diberikan pemerintah kepada masyarakat, khususnya terkait isu kenaikan
Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pemberian bantuan seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Siswa Miskin (BSM), beras miskin (Raskin) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dianggap kurang tepat karena tidak membuat masyarakat lebih mandiri.
"Program-program tersebut tidak bersifat produktif tapi lebih ke arah konsumtif," ujar Sekjen OPSI, Timboel Siregar, Senin (10/6).
Program-program kompensasi yang disebutkan bukanlah barang baru. Beberapa program bahkan telah diulang sekian kali meski tidak memberikan hasil yang signifikan.
Evaluasi sebelumnya, menurut OPSI, menunjukkan bahwa program tersebut tidak bisa mendukung daya beli masyarakat.
Saat ini Menko Kesra telah membagi-bagikan kartu perlindungan sosial untuk 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai penerima kompensasi kenaikan BBM.
Timboel juga meragukan bahwa kaum buruh yang masih mendapat upah di bawah atau sebesar upah minimum tidak termasuk dalam 15.5 juta RTS, padahal upah mereka hanya 63 persen dari total pekerja norma
Ia meyakini mayoritas buruh akan terkena dampak langsung dan signifikan sehingga mengurangi daya beli buruh.
Ia juga menyinggung target kemiskinan yang telah ditetapkan dalam APBN 2013 sebesar 9,5 persen hingga 10,5 persen akan dikoreksi menjadi antara 11,85% dan 12,10%.
"Maka kenaikan BBM dan program kompensasinya justru akan lebih menciptakan orang miskin lebih banyak lagi," ujarnya.
Pemberian bantuan seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Siswa Miskin (BSM), beras miskin (Raskin) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dianggap kurang tepat karena tidak membuat masyarakat lebih mandiri.
"Program-program tersebut tidak bersifat produktif tapi lebih ke arah konsumtif," ujar Sekjen OPSI, Timboel Siregar, Senin (10/6).
Program-program kompensasi yang disebutkan bukanlah barang baru. Beberapa program bahkan telah diulang sekian kali meski tidak memberikan hasil yang signifikan.
Evaluasi sebelumnya, menurut OPSI, menunjukkan bahwa program tersebut tidak bisa mendukung daya beli masyarakat.
Saat ini Menko Kesra telah membagi-bagikan kartu perlindungan sosial untuk 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai penerima kompensasi kenaikan BBM.
Timboel juga meragukan bahwa kaum buruh yang masih mendapat upah di bawah atau sebesar upah minimum tidak termasuk dalam 15.5 juta RTS, padahal upah mereka hanya 63 persen dari total pekerja norma
Ia meyakini mayoritas buruh akan terkena dampak langsung dan signifikan sehingga mengurangi daya beli buruh.
Ia juga menyinggung target kemiskinan yang telah ditetapkan dalam APBN 2013 sebesar 9,5 persen hingga 10,5 persen akan dikoreksi menjadi antara 11,85% dan 12,10%.
"Maka kenaikan BBM dan program kompensasinya justru akan lebih menciptakan orang miskin lebih banyak lagi," ujarnya.
Postingan
0 comments:
Posting Komentar