"Jangankan Menteri, Nyawa Dicopot Juga Enggak Apa-apa"

 "Jangankan Menteri, Nyawa Dicopot Juga Enggak Apa-apa"

Benarkah PKS akan didepak dari koalisi? Dan beranikah SBY (sebagai Presiden yang punya Hak Prerogatif) mencopot menteri-menteri dari PKS? Lantas bagaimana tanggapan PKS? Berikut kami kutip pernyataan dari Mahfudz Siddiq yang dimuat KOMPAS berikut...

    JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengaku partainya tak akan mempermasalahkan rencana pencopotan menteri-menteri PKS. Menteri dari PKS diperkirakan akan lengser dari jabatannya setelah ada informasi tentang rencana pendepakan partai itu dari koalisi.

    "Kami tidak masalah. Jangankan menteri dicopot, nyawa dicopot juga nggak apa-apa karena semua yang atur yang di atas," ujar Mahfudz di Kompleks Parlemen, Rabu (12/6/2013).

    Mahfudz menuturkan pihaknya sudah mendapat informasi sejak pekan lalu bahwa ada pemberitahuan dari Istana tentang ditekennya surat pengeluaran PKS dari koalisi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Informasi itu didapat oleh seorang menteri dari PKS.

    "Katanya akan dikirimkan suratnya pada Sabtu (8/6/2013) lalu makanya Majelis Syuro mau rapat hari ini untuk menyikapinya. Tapi ternyata sampai sekarang surat resminya belum ada, jadi batal rapatnya," ucap Mahfudz.

    Rapat yang digelar di Lembang, Jawa Barat pada hari ini, katanya, tidak membahas soal nasib PKS di koalisi. Rapat itu merupakan rapat rutin DPP sekaligus persiapan pelantikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang berasal dari PKS.

    Didepaknya PKS dari koalisi merupakan dampak dari sikap partai itu yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sikap PKS ini berbeda dengan pandangan partai-partai koalisi lainnya. Di dalam dua kali rapat Sekretariat Gabungan terakhir, PKS tidak hadir. Pada rapat terakhir bahkan PKS sengaja tidak diundang oleh koalisi. Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan menyatakan seluruh partai koalisi kecewa dengan sikap PKS. Syarief menyatakan bahwa di dalam code of conduct atau kontrak koalisi sudah jelas disebutkan sanki bagi partai koalisi yang menentang kebijakan pemerintah. (KOMPAS)