PKS DIY Tegaskan Menolak Kenaikan Harga BBM
Yogyakarta, 1/06/2013, DR. Sukamta, Ketua DPW PKS DIY menyatakan dukungannya kepada sikap Fraksi PKS DPR RI yang menolak kenaikan harga BBM. Disela-sela kesibukannya memantau persiapan pertemuan Caleg se DIY-Jateng yang diadakan di Jogja Ahad, 1 Juni 2013 serta menghadirkan langsung Presiden PKS Anis Matta, Sukamta menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM. "Saya sudah perintahkan agar semua anggota DPRD dari PKS di DIY memasang spanduk penolakan kenaikan harga BBM, sebagai sikap tegas PKS DIY terhadap masalah ini” papar Sukamta yang juga anggota DPRD DIY ini.
Ada 3 alasan PKS DIY menolak kenaikan harga BBM, pertama: Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga barang-barang kebutuhan lain, menambah beban masyarakat yang sudah semakin berat. “Kebijakan ini akan menambah berat beban masyarakat, berpotensi mendorong gejolak sosial dan resistensi publik terhadap pemerintah” papar Sukamta.
Kedua, PKS menilai pemerintah tidak bersungguh-sungguh membuat kebijakan tatakelola energi nasional, sehingga hanya mengandalkan energi dari minyak bumi, kurang perhatian pada energi-energi alternatif yang berdampak pada hajat hidup orang banyak, “Sebagai contoh PLN yang sampai saat ini masih lebih mengandalkan pasokan Minyak daripada Batubara, Panasbumi atau Bahan Bakar Gas (BBG), padahal kebutuhannya sangat besar...” lanjut lelaki lulusan Inggris ini.
Ketiga, Struktur APBN sebetulnya masih mampu menanggung beban subsidi, terlebih lagi saat harga minyak dunia turun. “Pemerintah dapat memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara optimal yang jumlahnya cukup besar” imbuh Sukamta. Sebagaimana dilaporkan oleh pemerintah pada DPR RI, SAL tahun 2012 mencapai Rp69,77 triliun yang merupakan penjumlahan dari SAL 2011 sebesar Rp35,76 triliun dan SILPA tahun 2012 sebesar Rp34 triliun.
“Jadi intinya, Jangan sampai masyarakat yang menderita akibat pemerintah yang salah kelola anggaran dan kebijakan energinya” pungkas Sukamta.
*foto: solopos
Ada 3 alasan PKS DIY menolak kenaikan harga BBM, pertama: Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga barang-barang kebutuhan lain, menambah beban masyarakat yang sudah semakin berat. “Kebijakan ini akan menambah berat beban masyarakat, berpotensi mendorong gejolak sosial dan resistensi publik terhadap pemerintah” papar Sukamta.
Kedua, PKS menilai pemerintah tidak bersungguh-sungguh membuat kebijakan tatakelola energi nasional, sehingga hanya mengandalkan energi dari minyak bumi, kurang perhatian pada energi-energi alternatif yang berdampak pada hajat hidup orang banyak, “Sebagai contoh PLN yang sampai saat ini masih lebih mengandalkan pasokan Minyak daripada Batubara, Panasbumi atau Bahan Bakar Gas (BBG), padahal kebutuhannya sangat besar...” lanjut lelaki lulusan Inggris ini.
Ketiga, Struktur APBN sebetulnya masih mampu menanggung beban subsidi, terlebih lagi saat harga minyak dunia turun. “Pemerintah dapat memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara optimal yang jumlahnya cukup besar” imbuh Sukamta. Sebagaimana dilaporkan oleh pemerintah pada DPR RI, SAL tahun 2012 mencapai Rp69,77 triliun yang merupakan penjumlahan dari SAL 2011 sebesar Rp35,76 triliun dan SILPA tahun 2012 sebesar Rp34 triliun.
“Jadi intinya, Jangan sampai masyarakat yang menderita akibat pemerintah yang salah kelola anggaran dan kebijakan energinya” pungkas Sukamta.
*foto: solopos
Postingan
0 comments:
Posting Komentar