PKS: Ini Bentuk Sumpah Kami Kepada Konstituen dan Rakyat yang Kami Wakili
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara terang-terangan menolak RAPBNP 2013 yang diajukan oleh pemerintah di Paripurna DPR. Padahal seluruh anggota Setgab menyatakan menerima RAPBNP 2013 tersebut yang menyangkut soal kenaikan BBM dan kompensasi BLSM.
Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim mengatakan, apa yang disampaikan dalam paripurna ini adalah sebagai bentuk konsistensi PKS dalam sumpah jabatannya kepada konstituen.
"Saya kira tidak demikian, kami disumpah untuk memperjuangkan konstituen kami, terlepas apa hasilnya itu merupakan proses demokrasi dan telah dilakukan di DPR ini dan keputusan diambil kita," ujar Abdul Hakim usai paripurna di Gedung DPR, Senayan, Senin (17/6/2013) malam.
Mengenai posisi bersama koalisi dan kelangsungan para menteri asal PKS di kabinet, Hakim menyerahkannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, hal itu sesuai kontrak koalisi, di mana Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengambil keputusan tentang kedua topik itu.
APBN-P 2013 akhirnya disahkan melalui sidang paripurna yang alot di DPR. Lima fraksi menyatakan mendukung, yakni Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PAN, dan Fraksi Partai Golkar. Kelima fraksi itu memperoleh 338 suara dalam voting.
Sementara empat fraksi lainnya, yakni Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, dan Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan penolakannya. Keempat fraksi itu memperoleh 181 suara.
*sumber: Kompas, inilah
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara terang-terangan menolak RAPBNP 2013 yang diajukan oleh pemerintah di Paripurna DPR. Padahal seluruh anggota Setgab menyatakan menerima RAPBNP 2013 tersebut yang menyangkut soal kenaikan BBM dan kompensasi BLSM.
Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim mengatakan, apa yang disampaikan dalam paripurna ini adalah sebagai bentuk konsistensi PKS dalam sumpah jabatannya kepada konstituen.
"Saya kira tidak demikian, kami disumpah untuk memperjuangkan konstituen kami, terlepas apa hasilnya itu merupakan proses demokrasi dan telah dilakukan di DPR ini dan keputusan diambil kita," ujar Abdul Hakim usai paripurna di Gedung DPR, Senayan, Senin (17/6/2013) malam.
Mengenai posisi bersama koalisi dan kelangsungan para menteri asal PKS di kabinet, Hakim menyerahkannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, hal itu sesuai kontrak koalisi, di mana Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengambil keputusan tentang kedua topik itu.
APBN-P 2013 akhirnya disahkan melalui sidang paripurna yang alot di DPR. Lima fraksi menyatakan mendukung, yakni Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PAN, dan Fraksi Partai Golkar. Kelima fraksi itu memperoleh 338 suara dalam voting.
Sementara empat fraksi lainnya, yakni Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, dan Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan penolakannya. Keempat fraksi itu memperoleh 181 suara.
*sumber: Kompas, inilah
Postingan
0 comments:
Posting Komentar