Mahfudz Siddiq: Naikkan BBM, Pemerintah Kejebur Lubang Berkali-kali
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali bersebrangan dengan kebijakan pemerintah. PKS menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, pihaknya menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi lantaran pemerintah gagal dalam pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Selama ini, kata dia, ada juga penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi.
Mahfudz menambahkan, dalam dua kali rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sebelumnya, PKS telah menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait pengelolaan BBM bersubsidi. Namun, kata dia, pemerintah mengabaikan.
"Tidak digubris. Sekarang masalah yang dihadapi pemerintah sama seperti dulu. Jadi, ibarat orang yang kecebur lubang berkali-kali," kata Ketua Komisi I DPR itu, Jumat (31/5/2013) di Jakarta.
Ketika disinggung kembalinya sikap bertolak belakang PKS dengan koalisi pemerintah, Mahfudz mengatakan, sikap PKS lebih didasari objektifitas fungsi DPR dalam hal kontrol terhadap kebijakan dan penyusunan anggaran.
"Dalam dua kali kebijakan kenaikan harga BBM sebelumnya, PKS mendukung. Namun, sikap sepihak dengan tidak ditindaklanjuti rekomendasi PKS membuat PKS kali ini harus berpegang pada objektifitas tadi," pungkas Mahfudz.
Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan. Hanya saja, pembahasan masih berjalan di DPR. (KOMPAS.com)
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali bersebrangan dengan kebijakan pemerintah. PKS menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, pihaknya menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi lantaran pemerintah gagal dalam pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Selama ini, kata dia, ada juga penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi.
Mahfudz menambahkan, dalam dua kali rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sebelumnya, PKS telah menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait pengelolaan BBM bersubsidi. Namun, kata dia, pemerintah mengabaikan.
"Tidak digubris. Sekarang masalah yang dihadapi pemerintah sama seperti dulu. Jadi, ibarat orang yang kecebur lubang berkali-kali," kata Ketua Komisi I DPR itu, Jumat (31/5/2013) di Jakarta.
Ketika disinggung kembalinya sikap bertolak belakang PKS dengan koalisi pemerintah, Mahfudz mengatakan, sikap PKS lebih didasari objektifitas fungsi DPR dalam hal kontrol terhadap kebijakan dan penyusunan anggaran.
"Dalam dua kali kebijakan kenaikan harga BBM sebelumnya, PKS mendukung. Namun, sikap sepihak dengan tidak ditindaklanjuti rekomendasi PKS membuat PKS kali ini harus berpegang pada objektifitas tadi," pungkas Mahfudz.
Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan. Hanya saja, pembahasan masih berjalan di DPR. (KOMPAS.com)
Postingan
0 comments:
Posting Komentar